Fase Genting Demonstrasi Besar-besaran di Iran
TAWAZUN.ID — Gelombang demonstrasi di Iran memasuki fase paling genting dan berdarah dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan orang diyakini telah tewas akibat demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah tersebut. Puluhan ribu orang juga dilaporkan telah ditangkapi. Menurut Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta, demo itu utamanya dipicu masalah ekonomi, tapi kemudian disusupi kejahatan terorganisir hingga akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Menurut Kedubes Iran di Indonesia, demonstrasi di Iran yang terjadi sejak 28 Desember 2025 mulanya akibat adanya fluktuasi nilai tukar riyal Iran. Demonstrasi itu awalnya hanya dilakukan oleh kelompok dari serikat pekerja, pedagang dan pengusaha di Iran.
Demonstrasi atau unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang riyal terhadap kegiatan bisnis dan daya beli," tulis Kedubes Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/1/2026).
Pemerintah Iran menekankan adanya perbedaan terkait massa demo damai yang menuntut perbaikan ekonomi dan para penyusup yang memicu kericuhan dalam rangkaian aksi demonstrasi di Iran. Pihak Iran menuding adanya kelompok yang memanfaatkan situasi politik di Iran untuk memancing warga Iran melakukan kerusuhan.
Pemerintah Iran juga menyoroti intervensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memperkeruh demonstrasi di Iran. Iran menegaskan hasutan dan provokasi yang dilakukan kedua negara itu telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan Iran sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pemerintah Iran mengatakan pihaknya menghormati hak bersuara bagi warganya. Kedubes Iran menyebut saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah stimulus ekonomi untuk memenuhi tuntutan para pendemo. Namun, pihak pemerintah Iran juga mengaku tidak segan untuk mengambil sikap tegas kepada kelompok-kelompok yang memancing kerusuhan di Iran.
"Republik Islam Iran sekali lagi menekankan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai, dan pada saat yang sama menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab mendasarnya. Kedua prinsip ini akan diimplementasikan secara bersamaan dan tanpa kompromi sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara," ujar Kedubes Iran.
Versi para demonstran, anjloknya nilai mata uang riyal terhadap dollar AS yang mencapai kejatuhan titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40% itu mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, daging dan lain sebagainya. Fakta-fakta itu diperparah dengan adanya faktor sanksi atas program nuklir Iran yang membuat ekonomi di negara Iran itu kian tertekan dan melemah, ditambah akibat salah urus negara serta korupsi di tubuh pemerintahan. Demonstrasi yang awalnya di Teheran kemudian menyebar ke kota-kota lainnya. Bahkan para mahasiswa dari berbagai universitas lalu bergabung dalam aksi protes tersebut.
Menanggapi masifnya unjuk rasa, pihak pemerintah Iran dianggap telah represif dan membunuhi rakyatnya sendiri. Berdasarkan laporan kelompok hak asasi manusia HRANA, unjuk rasa di Iran telah memakan korban jiwa sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 dari pihak aparat pemerintah. Angka ini jauh melampaui gelombang protes tahun 2022 dan 2009. Pemerintah Iran sendiri menyebut lebih dari 2.000 orang tewas dan menuding "musuh asing" yang berada di balik perusakan massal dan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.
Meskipun skala kerusuhan sangat masif, pejabat Barat menilai aparat keamanan Iran masih memegang kendali penuh dan pemerintah belum berada di ambang keruntuhan. Saat ini, pihak berwenang Iran mulai mempercepat proses peradilan dan hukuman bagi para demonstran yang ditangkapi yang jumlahnya dilaporkan mencapai lebih dari 20.000 orang.
Di sisi lain, Trump melalui wawancara dengan CBS News terbaru menjanjikan "tindakan yang sangat kuat" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia menyerukan rakyat Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih institusi negara, sembari menegaskan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan Pemerintah Iran untuk tidak menembak para demonstran di tengah aksi protes besar-besaran menentang pemerintah. Sementara pihak Parlemen Iran pun memberi peringatan ke AS dan Israel jika mereka bernai menyerang duluan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Ghalibaf mengingatkan militer AS dan Israel akan menjadi "sasaran yang sah" jika Amerika menyerang Republik Islam Iran, seperti yang diancam oleh Presiden Donald Trump.
Terkini, Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan tersebut pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini diambil setelah Pemerintah Iran melontarkan ancaman keras akan menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington nekat melakukan intervensi militer.
Dua pejabat senior Eropa menilai intervensi militer AS sangat mungkin terjadi, bahkan dalam waktu 24 jam ke depan. Senada hal itu, pejabat Israel juga meyakini bahwa Trump telah mengambil keputusan untuk mengintervensi, meski lingkup dan waktunya masih dirahasiakan.