Menyoal Pernyataan Vasektomi Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melalui sejumlah kebijakannya kerap menuai sorotan dan kritik, tidak hanya dari kalangan sesama politikus, tetapi juga dari otoritas keagamaan seperti MUI. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah wacana vasektomi sebagai syarat bagi keluarga prasejahtera untuk menerima bantuan sosial (bansos). Isu ini pertama kali mencuat dalam rapat koordinasi Pemprov Jawa Barat di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan bahwa syarat menerima bansos adalah menjalani vasektomi terlebih dahulu. Ia juga mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp500.000 bagi warga yang bersedia melakukan prosedur tersebut.

Kebijakan ini, selain ditujukan untuk meringankan beban keluarga prasejahtera, juga dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dinilai mulai mengkhawatirkan. Menariknya, kebijakan Dedi ini menuai banyak pro dan kontra. Saya cukup mengikuti bagaimana pihak pro dan kontra muncul sama-sama kuat di media massa. Di satu sisi, kita sepakat bahwa lonjakan populasi tanpa disertai kualitas hidup yang layak dapat memperparah siklus kemiskinan di Indonesia. Karena itu, salah satu upaya strategis dan efisien yang ditawarkan Dedi adalah vasektomi—meskipun sebenarnya yang ia maksud lebih umum adalah program KB bagi pria—yang diharapkan dapat mengintervensi masalah dari hulu, yakni membatasi kelahiran tidak terencana dari kelompok rentan. Dari sisi pendukung, langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara yang lebih sistemik dalam memutus rantai kemiskinan, tidak sekadar memberi bantuan tambal sulam.

Namun, di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa sterilisasi permanen tanpa alasan medis yang jelas adalah haram, karena dianggap sebagai upaya taṭwīr an-nasl (menolak keturunan secara mutlak), padahal Al-Quran menyatakan bahwa keturunan adalah karunia dan fitrah dalam kehidupan manusia. Dari perspektif HAM, keharusan vasektomi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas tubuh dan hak untuk menerima bantuan sosial. Lebih jauh, kebijakan ini juga dinilai bias kelas karena hanya ditujukan kepada kelompok tertentu. Dari berbagai sudut pandang tersebut, muncul pertanyaan: bagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang bernegara dan beragama menyikapi isu ini? Bagaimana mendialogkan teks agama dan realitas? Apakah agama benar-benar mengharamkan setiap bentuk intervensi terhadap sistem reproduksi, ataukah membuka ruang ijtihad yang dinamis dengan mempertimbangkan maslahat?

Menjaga Keturunan dan Keseimbangan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Untuk menguatkan sisi otoritatif dan normatif dalam Islam, saya akan mengutip pendapat Al-Ghazali mengenai konsep Maqashid Syariah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok yang dikenal sebagai dharuriyyat al-khamsah, yakni: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan kesinambungan misi agama Islam. Secara normatif, keturunan dipandang sebagai karunia sekaligus amanah dari Allah yang harus dijaga demi keberlangsungan umat dan dakwah Islam. Al-Quran menyebut anak sebagai zinah al-ḥayāh ad-dunyā (perhiasan kehidupan dunia). Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan agar kelak beliau dapat membanggakan jumlah mereka di hadapan umat-umat lain. Dalam sejarah Islam, kekuatan Islam juga diukur dari berapa banyak jumlahnya; seberapa banyak umat Islam yang ahli ilmu, seberapa banyak penghapal Al-Quran hingga keberhasilan ekspansi ke berbagai penjuru dunia. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari pentingnya jumlah umat Islam dan menjaga keturunan. Sehingga, menjadi benar bahwa menjaga keturunan berarti menjaga generasi yang akan melanjutkan risalah Islam.

Namun, secara konseptual, jika kita tarik lebih dalam, menjaga keturunan tidak berhenti sebatas bagaimana keturunan tersebut hidup. Menjaga keturunan mencakup dimensi yang lebih luas; keberlangsungan manusia dalam kerangka moral, sosial dan spiritual. Ia mencakup tidak hanya kuantitas, namun juga bagaimana kualitas umat Islam. Sehingga, menjaga keturunan, juga sekaligus mencakup pola didik anak, memenuhi hak hidup, mendukung tumbuh kembang, menentukan lingkaran sosial yang mendukung hingga terbentuk insan yang beriman dan berakhlak. Dalam konteks sekarang, berketurunan tidak hanya fokus pada jumlah, tapi juga tanggung jawab etis yang membawa kebermartabatan dan keberkualitasan.

Beragama dan Bernegara: Upaya Dialog Teks dan Realitas

Lalu bagaimana memosisikan diri sebagai umat yang beragama sekaligus warga negara, jika suatu saat kebijakan vasektomi benar-benar diterapkan?

Pertama, di luar konteks agama, secara moral menjadi penting bagi siapa pun untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan memiliki anak. Biaya pendidikan yang tidak murah, terbatasnya lapangan pekerjaan, sulitnya akses tempat tinggal layak, serta persoalan polusi dan krisis ekologi, adalah tantangan nyata masa kini. Dalam konteks ini, pengendalian kelahiran menjadi solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Patut dipahami pula bahwa bantuan sosial bukanlah solusi jangka panjang; bahkan dalam banyak kasus, bansos justru menimbulkan ketergantungan dan mengikis semangat mandiri jika tidak dibarengi pembangunan kapasitas.

Kedua, menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos merupakan langkah yang asimetris secara moral dan mencerminkan kegagalan negara dalam membenahi sistem. Negara seakan menyalahkan kelompok miskin karena terus bereproduksi dalam kondisi ketimpangan struktural yang bukan mereka ciptakan. Kebijakan seperti ini bersifat kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan ketakutan terhadap program KB, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Negara seharusnya hadir melalui pendidikan reproduksi dan pengasuhan anak yang berbasis kesadaran dan hak, menyediakan akses KB yang mudah dan sukarela, serta menyusun skema insentif bagi keluarga kecil tanpa unsur pemaksaan. Dengan demikian, kontrol negara tidak berhenti pada ranah fungsionalistik, tetapi juga menyentuh aspek genealogis dan sosial-kultural.

Terakhir, kita mengenal kaidah fikih yang berbunyi: adh-dharar la yuzal bi adh-dharar—kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan menciptakan kemudaratan lain. Kaidah ini menjadi pijakan penting: niat baik mengurangi kemiskinan tidak dapat dibenarkan jika dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan pelanggaran terhadap maqashid syariah, hak atas tubuh, dan nilai-nilai moral kemanusiaan.