Sejarah Kegigihan Al-Azhar Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina

Tersiar berita baru-baru ini tentang adanya tuntutan dari salah satu lembaga riset Israel (INSS) supaya Syekhul-Azhar Ahmad Ath-Thayyib mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan ini dilandaskan atas dukungan penuh Al-Azhar terhadap kemerdekaan Palestina. Sehingga ada tuduhan dari mereka bahwa Al-Azhar telah bergeser dari Islam moderat menjadi Islam radikal.

Memang akhir-akhir ini Al-Azhar, baik melalui badan yang dimilikinya maupun melalui Syekhul-Azhar secara langsung, berulang kali menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Namun, hal ini ternyata bukanlah sesuatu yang baru bagi Al-Azhar. Sebab, Al-Azhar dari dulu selalu menjadi yang terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Dukungan Al-Azhar ini datang dari satu generasi ulama ke generasi yang lain. Bentuk dukungannya juga bermacam-macam. Ada dukungan yang berupa kecaman terhadap pihak penjajah dan dorongan kepada rakyat Palestina untuk tetap semangat berjuang dalam merebut kemerdekaannya. Ada pula dukungan berupa kaderisasi pejuang yang dibekali tentang pentingnya plus wajibnya membela tanah air dari rongrongan penjajah. Sebab banyak sekali alumni Al-Azhar asal Palestina yang kemudian menjadi pemimpin perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Insyaallah dalam tulisan khusus, saya akan ulas beberapa nama alumni tersebut.  Pada tulisan ini, kita akan fokus membahas dukungan Al-Azhar terhadap Palestina dari masa ke masa.

Pasca kalahnya Turki Utsmani dalam Perang Dunia (PD) I, bekas wilayahnya di dunia Arab beralih tangan ke pihak sekutu sebagai pemenang. Sehingga kawasan Palestina dan Irak di bawah perwalian Britania Raya. Sementara wilayah Lebanon dan Suriah di bawah perwalian Prancis. Tepat pada 2 November 1917 M, Deklarasi Balfour resmi ditandatangani. Perjanjian ini menjadi awal musibah yang terus menimpa dunia Arab hingga saat ini. Sebab perjanjian ini berisi banyak poin yang justru mendukung berdirinya cikal bakal negara Zionis.

Sejak diakuinya perjanjian ini, perseteruan antara pihak Zionis dengan rakyat Palestina terus berlangsung. Mulai dari tahun 1920, 1922 hingga puncaknya pada 1929 bentrokan berdarah semakin meluas. Saat itu, Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul-Azhar Muhammad Mushtafa Al-Maraghi. Syekh Al-Maraghi dengan tegas mengecam tindakan Britania Raya yang lebih berpihak kepada Zionis. Tindakan tegas ini dengan cepat menyebar ke berbagai elemen melalui para pengajar dan mimbar. Sehingga isu perjuangan Palestina dengan cepat mengemuka menjadi isu besar di dunia Arab. Pada puncaknya, Jam'iyyah Al-Wahdah Al-'Arabiyyah (Organisasi Persatuan Arab) resmi didirikan pada tahun 1931. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat jalinan antara Mesir dengan negara Arab yang lain. Sehingga bisa bersama-sama membantu rakyat Palestina dalam berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh pihak Zionis.

Pada tahun yang sama, Syekhul-Azhar Muhammad Al-Ahmadi Azh-Zhawahiri juga memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Beliau mempunyai gagasan untuk mendirikan Majma' Islami yang bisa mengumpulkan seluruh umat islam. Sehingga bisa menghimpun kekuatan untuk bersama-sama menghalau seluruh bentuk penindasan yang dialami rakyat Palestina. Sebab pihak Zionis didukung oleh Britania Raya dan sekutu.

Pada 1936, Britania Raya mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Palestina. Sehingga membuka lebar-lebar pintu kepada orang-orang Zionis dengan jumlah besar dari berbagai negara untuk memasuki dan menguasai tanah Palestina. Sehingga pecahlah revolusi yang berlangsung selama tiga tahun, dari 1936 hingga 1939. Di tengah peristiwa ini, Syekhul-Azhar Muhammad Mushtafa Al-Maraghi (pada periode kepemimpinan yang kedua) mengimbau khalayak umum untuk membantu rakyat Palestina lewat donasi. Pada rentang masa di atas juga terjadi peristiwa besar di Al-Azhar. Gelombang suara penolakan besar-besaran terhadap kebijakan Britania Raya menggema di Al-Azhar. Sebab Britania Raya merencanakan pembagian tanah Palestina, sebagian untuk Zionis dan sebagiannya lagi untuk rakyat Palestina. Padahal pihak Zionis sama sekali tidak punya hak atas tanah tersebut. Sehingga Syekh Al-Maraghi mendesak pemerintah Mesir untuk ikut serta secara aktif dalam menyelesaikan persoalan Palestina ini.

Pada Oktober 1938, Syekh Al-Maraghi mengimbau anggota muktamar parlemen Mesir untuk senantiasa memperjuangkan Palestina dan tetap menjaga persatuan serta saling membantu. Sementara sebelumnya, pada Agustus 1938, Syekh Al-Maraghi memimpin rapat Jama'ah Kibar Al-Ulama (Dewan Ulama Senior Al-Azhar) yang membahas isu Palestina. Beliau menyampaikan seruan kepada seluruh pimpinan umat Islam untuk turut menjaga tanah Palestina dan peninggalan berupa tempat suci yang terdapat di dalamnya. Setahun kemudian, Al-Azhar mengecam dan menuntut Britania Raya untuk mengosongkan Masjid Al-Aqsa dari polisi Britania Raya. Sebab keberadaan polisi ini bisa mencederai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Pada masa kepemimpinan Syekhul-Azhar Muhammad Ma'mun Asy-Syinnawi, peristiwa besar kembali melanda Palestina. Sebab pada 1948, Israel berdiri sebagai negara secara sepihak. Sehingga dengan cepat Syekh Asy-Syinnawi mengeluarkan resolusi yang di antaranya berisi bahwa menyelamatkan rakyat dan tanah Palestina adalah kewajiban agama. Resolusi tersebut juga berisi seruan kepada pemerintah negara Arab dan Islam untuk menyiapkan tempat pengungsian dan memberikan bantuan yang cukup untuk rakyat yang terusir dari tanah airnya. Beliau juga menyampaikan seruannya kepada bangsa Arab dan umat Islam secara umum. Bahkan Syekhul-Azhar Asy-Syinnawi dan Mufti Agung Mesir Syekh Hasanain Makhluf mengeluarkan resolusi jihad untuk membantu rakyat Palestina.

Pada tahun 1961, Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah (Lembaga Riset Keislaman) Al-Azhar resmi berdiri. Saat itu, lembaga ini merupakan lembaga inti Al-Azhar. Pada muktamar perdananya yang digelar pada 1964, isu Palestina dijadikan sebagai salah satu tema besar yang dibahas. Hal serupa juga terjadi pada muktamar kedua dan ketiga yang digelar pada tahun 1965 dan 1966.

Selanjutnya, pada tahun 1967, Perang Atrisi meletus antara Mesir dan Israel. Perang ini dimenangkan oleh pihak Israel yang berujung pada jatuhnya Sinai ke tangan mereka. Dataran tinggi Golan dan kawasan Tepi Barat yang di dalamnya terdapat Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa juga turut jatuh ke tangan penjajah ini. Sehingga pada muktamar yang keempat (1968), Al-Azhar menegaskan wajibnya pembebasan Baitul Maqdis dan seluruh tanah yang terjajah dari tangan penjajah Israel. Seruan dan himbauan untuk senantiasa memperjuangkan Palestina juga disampaikan di muktamar yang kelima (1970). Bahkan dalam muktamar kelima ini, situasi semakin rumit. Sebab peristiwa pembakaran Baitul Maqdis belum lama terjadi. Di dalam muktamar ini, Al-Azhar juga menegaskan pentingnya menjaga tempat suci yang terdapat di Al-Quds, baik berupa masjid maupun gereja.

Pada muktamar keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan yang digelar secara berurutan pada 1971, 1972, 1977, 1983, Al-Azhar dengan konsisten menjadikan isu Palestina menjadi salah satu tema muktamarnya. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1998. Isu Palestina selalu dibawa sekalipun ada banyak pihak yang mencoba menghilangkan jejak persoalan tersebut.

Memasuki milenium ketiga, isu terorisme dan radikalisme mulai muncul ke permukaan. Al-Azhar juga tidak tinggal diam menanggapi isu tersebut. Al-Azhar dengan gigih mencoba untuk menampilkan Islam sebagai agama yang moderat, anti terorisme, dan anti radikalisme.

Pada dekade pertama abad 21, dunia sibuk membahas isu Afganistan dan Irak. Sementara pada dekade kedua, isu Arab Spring yang kemudian disusul ISIS muncul ke permukaan. Isu terakhir ini cukup menyita waktu Al-Azhar untuk membersihkan nama baik Islam yang dicoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin isu ini sengaja dimunculkan untuk menutupi isu Palestina. Meski terdapat banyaknya persoalan yang dihadapi dunia Arab dan umat Islam, Al-Azhar tidak pernah absen untuk memberikan dukungan terhadap Palestina meskipun dunia berusaha untuk melupakannya.

Pada tahun 2011, Al-Azhar menggelar muktamar dengan tema Al-Quds. Melalui muktamar ini, Al-Azhar ingin menegaskan bahwa Al-Quds adalah tanah suci sepanjang zaman milik Islam dan Kristen.

Beberapa tahun berselang, tepatnya pada 17-18 Januari 2018, Al-Azhar kembali menggelar muktamar yang menegaskan hasil muktamar 2011 dan menegaskan bahwa Al-Quds adalah ibu kota abadi negara Palestina yang merdeka.

Hingga saat ini, Al-Azhar selalu konsisten dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Melalui berbagai lembaga yang dinaunginya atau melalui Syekhul-Azhar langsung sebagai pimpinannya. Institusi ini juga selalu memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.

Pada akhirnya, sangat tidak tepat jika sampai terlontar tuduhan Al-Azhar telah beralih dari Islam moderat menjadi Islam radikal karena mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan yang sebenarnya sudah mengakar lama sebagaimana yang telah diulas. Terlebih lagi, jika kita amati, mereka yang menuduh, menyamakan perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaan dengan kombatan teroris yang ingin merebut negara dari pemerintahan yang sah. Sehingga kemudian muncullah tuduhan keliru bahwa Al-Azhar telah menjadi Islam radikal. Jika tuduhan ini saja tidak tepat, maka tuntutan kepada Syekh Ahmad Ath-Thayyib untuk mundur dari jabatan Syekhul-Azhar pun jauh lebih tidak tepat lagi. Wallahu A'lam Bish-shawab