TAWAZUN.ID — Rencana Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 5000-8000 personel ke wilayah Gaza menjadi pemberitaan dan sorotan dunia. Media-media asing menyoroti langkah dari pemerintah Indonesia yang hendak mengirimkan ribuan pasukan perdamaiannya ke wilayah konflik Gaza Palestina. Bukan semata karena Gaza adalah wilayah konflik yang masih sangat rawan, tetapi juga karena Indonesia menjadi pasukan pertama yang akan mendaratkan para personel tempurnya di wilayah konflik tersebut.
Rencananya, pasukan yang akan dikirimkan adalah para prajurit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun realisasi pengiriman pasukan itu tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Sampai saat ini, rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L serta masih menunggu kejelasan mandat internasional dan arahan atau keputusan resmi presiden," ujar Kabiro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, pada Kamis (12/2/2026).
Terpisah, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak memperkirakan bahwa akan ada sekitar 8 ribu personel militer yang dikerahkan Indonesia untuk membantu perdamaian. Pihak-pihak yang terkait masih mengkoordinasikan misi perdamaian itu, nantinya mereka akan memberikan arahan mengenai kebutuhan prajurit ke Markas Besar TNI. Kemudian arahan itu akan diteruskan ke Markas Besar TNI Angkatan Darat. Untuk finalisasi dan realiasasi pengiriman pasukan itu menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli seusai rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. Kapan dipastikan berangkat dan detail komposisi pasukannya, belum dapat kami sampaikan saat ini. Jika sudah ada keputusan dan jadwal resmi, nanti akan diumumkan melalui kanal yang berwenang," pungkasnya.
Tanggapan Hamas
Usai mengetahui adanya rencana Indonesia kirim ribuan pasukannya ke Gaza, Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan pun buka suara. Ia langsung spesifik menanggapi rencana Indonesia mengirim tentaranya untuk bergabung Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di wilayah Gaza Palestina. ISF sendiri merupakan bagian dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Gaza.
Osama Hamdan pun mengatakan bahwa pihak Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Dalam perbincangan itu, Hamas telah menekankan bahwa setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau bahkan menjadi pengganti pendudukan Israel.
Osama Hamdan lebih jauh menyatakan Hamas dan warga Palestina di Gaza menolak segala bentuk pengerahan pasukan asing untuk memasuki wilayah Gaza. Hamas dan warga Palestina telah mengumumkan penolakan ini kepada dunia, termasuk kepada pemerintah Indonesia.
"Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan (asing) lagi," tegas Hamdan dalam wawancara dengan media Al-Jazeera Mubasher, Rabu (11/2) di Qatar.
Bahkan menurut Hamdan, jika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan mengirim pasukan internasional, maka pasukan tersebut harusnya ditempatkan di perbatasan, guna mencegah Israel kembali melancarkan agresi terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Osama Hamdan juga mengingatan serta menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi pergerakannya di perbatasan Jalur Gaza. Hamdan menegaskan bahwa tugas pasukan itu juga perlu diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.
