Dalam rentang sejarah, konflik Palestina sejatinya menampilkan upaya kolonialisme Inggris, Eropa—Prancis dan Italia— dan Amerika untuk terus mengeksploitasi kawasan Arab: minyak, lokasi geo-strategis, dan perpolitikan di dalamnya. Di sisi lain, isu Palestina juga mencerminkan kepentingan mereka—khususnya Amerika—dalam konflik geo-politik internasional melawan blok Marxis Uni Soviet, di samping Cina dan Rusia dalam fase mempertahankan peran di eskalase persaingan sistem eko-pol internasional. Di saat yang sama, imperialisme Eropa dan Amerika—dalam konflik Palestina hari ini—termasuk dari upaya membebaskan diri dari beban sosio-psikologis pembersihan etnis Yahudi oleh Nazi yang dampaknya masih terlihat di Jerman, Prancis, Eropa, dan Zionisme Kristen di Amerika. Oleh sebab itu, terlihat dukungan mereka secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik untuk negara Israel.
Kegagalan Pan-Arabisme
Sementara itu, isu Palestina di negara-negara Arab melambangkan kegagalan dan kelemahan mereka yang paling tampak bersama dengan rapuhnya gagasan Pan-Arabisme – nasionalisme dan persatuan Arab – yang tersebar luas sebelum dan sesudah kemerdekaan nasional negara-negara Arab. Paska kemerdekaan, kita tahu Pan-Arabisme kemudian menjadi salah satu dasar dari ideologi pemerintah di wilayah Timur-Arab seperti gagasan partai sosialis Al-Ba’ts al-Arabi dan Nasserisme dalam menghadapi negara-negara Arab konservatif. Negara-negara penganut ideologi Pan-Arabisme kemudian dihadapkan dengan negara-negara minyak yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris dan Prancis –di Aljazair sebelum kemerdekaan— dan Amerika Serikat setelah kemenangannya dalam Perang Dunia II 1945.
Kegagalan Pan-Arabisme berkait-kelindan dengan watak ideologis dan idealis di dalamnya. Hal itu karena syarat obyektifnya dalam perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tidak pernah tercapai di dalam struktur sosial negara Arab pada umumnya yang tengah terpecah belah, kecuali Mesir dan Maroko. Dalam misi utamanya yang terpenting, yaitu cita-cita negara-bangsa (Ad-Daulah Al-Wathaniyah), menghadapi hambatan sebab kondisi masyarakat yang terpecah belah –secara agama, mazhab, etnis, tanah air, bahasa, dan teritorial. Mereka gagal menjadikan isu pembangunan negara, lembaga-lembaganya, aparatur ideologis dan simbolis sebagai hal yang mendasar dan utama. Di samping juga hambatan pembangunan tentara nasional, birokrasi, sistem politik, dan konstitusi yang menyeluruh dan totaliter.
Proses-proses pembangunan ini menghambat pemikiran Pan-Arabisme. Terutama saat adanya eksploitasi politis terhadap pemerintah pasca-kemerdekaan dan para pemimpin-pemimpin agama mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya disintegrasi internal masyarakat: munculnya konflik regional melawan kelompok islamis jihadis pengusung ide pemersatu Islam –negara Khilafah— sebagai ganti dari gagasan Pan-Arabisme. Disintegrasi internal negara-negara Arab itu diperparah dengan adanya perbedaan pandangan mengenai isu Palestina yang menjadi isu sentral Arab paling menonjol, bahkan mendasar.
※ 6 Tokoh Pejuang Palestina Alumni Al-Azhar
Jika dilihat sekilas, isu Palestina dari semula isu parsial kemudian menjadi sumber konflik antar negara-negara Arab: negara-negara berbasis republik –Mesir, Suriah, Irak, kemudian Libya pada era Khadafi, dan Aljazair— dengan negara-negara konservatif. Di saat yang sama isu pembebasan Palestina menjadi salah satu alat legitimasi terhadap sitem pemerintahan yang totaliter dan otoriter mereka. Hingga peristiwa perang 5 Juni 1967 dan dikeluarkannya keputusan no. 242 yang berisi perlunya mendirikan negara Palestina di tanah yang ekspansi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal itu sebagai imbas dari terputusnya hubungan antara Yordania dan wilayah Tepi Barat Palestina sehingga Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi satu-satunya perwakilan yang sah bagi rakyat Palestina.
Marginalisasi Isu Palestina
Mulailah upaya marginalisasi isu sentral Palestina dari semula menjadi isu utama, kemudian secara bertahap berubah menjadi isu parsial yang diemban negara-negara Arab baik maju maupun berkembang. Padahal bagi rakyat Palestina, persoalan tersebut begitu fundamental terlepas dari slogan-slogan wacana formal negara Arab tentang sentralitas isu tersebut. Akhirnya para pemimpin organisasi kemerdekaan Palestina menyadari arah pergeseran isu ini sehingga mereka mengadakan negosiasi rahasia di Oslo yang berakhir dengan penandatanganan perjanjian untuk mendeklarasikan prinsip-prinsip pemerintahan mandiri transisional antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin di Gedung Putih di hadapan Bill Clinton, mantan presiden Presiden AS pada tanggal 13 September 1993. Di sisi lain, konflik negara-negara Arab yang tetap bergantung pada beberapa faksi Palestina semakin melemahkan posisi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Di samping watak konservatif dari gerakan Fatah: faksi terbesar Palestina yang mengalami penuaan para pemimpin historisnya yang juga gagal dalam menyelesaikan proses pembangunan kelembagaan secara efektif di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah pakta Oslo dan hingga sekarang.
Konflik politik terus berlanjut di dalam faksi internal Palestina khususnya dengan kemunculan partipasi politik dari gerakan Hamas dan Jihadis Islam. Mereka aktif berpartisipasi setelah kemenangan yang diperoleh pada 29 Januari 2006 dalam pemilihan Dewan Legislatif sebanyak 74 kursi, sementara Fatah hanya memenangkan 45 kursi. Begitu juga saat terjadi pemisahan politik antara otoritas pemerintahan Palestina dan gerakan Hamas bersamaan dengan pemisahan Jalur Gaza setelah konfrontasi bersenjata antara Fatah dan Hamas pada tanggal 10,15 Juni 2007. Tidak diragukan lagi, ketidakmampuan, korupsi politik, dan penuaan sebagian besar pemimpin yang berkuasa di Tepi Barat Palestina (Fatah) menyebabkan perluasan ideologi Hamas di beberapa elemen masyarakat Palestina di Tepi Barat. Karena inilah Israel memanfaatkan betul konflik internal antara Hamas dan otoritas pemerintahan untuk semakin meminggirkan isu Palestina. Bahkan pemerintahan Israel berturut-turut melanggar Perjanjian Oslo dengan mengintensifkan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat!
Dengan munculnya beberapa generasi baru dalam kepemimpinan negara-negara Arab maju, kepentingan mereka telah bergeser tidak lagi memprioritaskan isu Palestina. Mereka lebih memilih persaingan dalam membangun peran dan pengaruh regional di beberapa negara-negara Arab yang maju. Khususnya setelah memburuknya persoalan ekonomi dan politik negara-negara tersebut serta ketidakstabilan paska krisis Arab Spring (2012) yang menyebabkan pemberontakan massal. Terlebih kegagalan mereka dalam mewujudkan amandemen struktural dalam sistem politik Arab melalui transformasi demokratis dan reformasi politik dan ekonomi secara luas!
Di tengah terjadinya krisis di banyak negara, sistem dan masyarakat yang berkembang, banyak kebijakan yang dikeluarkan mantan Presiden AS Donald Trump. Utamanya, lahirnya kecenderungan normalisasi beberapa negara-negara maju dengan Israel melalui hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi. Apa yang dikenal sebagai perjanjian Abraham! Negara-negara Arab yang kaya minyak diam-diam memiliki hubungan tidak resmi dengan Israel. Dengan perubahan politik ini, isu Palestina mulai dipinggirkan dan ditolak di dunia Arab kecuali hanya berupa wacana politik resmi publik seperti menuntut penyelesaian yang adil dalam kerangka kerja sama, solusi dua negara, dan inisiasi perdamaian Arab.
Dengan meningkatnya kegagalan Perjanjian Oslo, pemerintahan mandiri transisional, ketidakmampuan otoritas Palestina dalam mewujudkan kemakmuran di wilayah Tepi Barat dan di jalur pemukiman— mengingat arogansi sayap kanan Israel (sayap kanan agama yang ekstremis)—, perang Israel dengan Hamas, hubungan Iran-Hamas semakin meningkat dalam hal dukungan, pelatihan, dan persenjataan. Hal ini seiring dengan kebijakan Iran yang berkepentingan memainkan peran penting di jantung kawasan Arab sebagai kompetisi tripartit Iran-Israel-Turki, dan upayanya untuk memiliki senjata nuklir. Bahkan Iran juga memanfaatkan sebagian aktor politik regional negara –Hizbullah di Lebanon, Hamas di Jalur Gaza, kelompok Anshar Allah Al-Houthi di Yaman dan milisi Syiah di Irak— dengan proses menggunakan perjuangan Palestina secara politik sebagai legitimasi hubungannya dengan aktor-aktor politik ini. Iran juga menggunakan itu untuk menampilkan peran regionalnya secara islami di luar yurisprudensi politik dan mazhab Syiah. Terutama dalam mendukung Hamas untuk membuktikan bahwa mereka tidak membedakan antara Syiah dan Sunni.
Isu Palestina Hanya Retorika Formal Belaka
Melalui fakta yang disebutkan di atas, terlihat sikap politik negara-negara Arab setelah operasi militer besar-besaran terhadap Al-Aqsa hari ini tidak lebih dari sekedar retorika formal yang mengecam agresi terhadap Jalur Gaza dan menuntut gencatan senjata atau jeda kemanusiaan. Kemudian dengan meningkatnya jumlah korban sipil dalam perang tersebut –22 ribu orang tewas, dan hampir 60 ribu orang terluka, dan jumlahnya terus meningkat setiap hari— mereka hanya menuntut gencatan senjata, seruan solusi dua negara, dan pemberian bantuan kemanusiaan!
Ketidakefektifan sebagian besar negara-negara Arab dalam memberikan tekanan efektif terhadap posisi Amerika dan Eropa yang mendukung Israel, disebabkan oleh menurunnya bentuk solidaritas Arab yang hari ini tak lebih dari sekedar retorika semata dalam wacana politik resmi dengan pengecualian tertentu.
Membangun negara-bangsa di sebagian besar negara-negara Arab, tidak diragukan lagi masih menjadi tantangan struktural bagi masyarakat yang terpecah belah tersebut karena watak pemerintahan politik mereka yang masih totaliter dan otoriter. Sebuah sistem yang memakai strategi peleburan pembangunan integratif nasional melalui aparatus kekuasaan tanpa membuka pintu bagi solusi reformatif dalam sistem dan kekuasaan yang mengarah pada struktur kelembagaan partisipatif yang memungkinkan semua komponen dasar untuk mengekspresikan kepentingan dan budaya mereka melaluinya! Terutama mengingat memburuknya permasalahan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang tidak stabil dan wilayah yang bergejolak.
Masalah pembangunan negara-bangsa tersebut menyebabkan dominasi sistem dalam perkembangan sosial dan politik yang fokus pada dekade pra-Arab Spring. Era dimana pemerintah fokus pada kebijakan otoriter dan ideologis dalam pendidikan dan kurikulum yang ditetapkan, dalam aparatus negara ideologis, yang meminggirkan gagasan Pan-Arabisme, budaya Arab, dan isu Palestina. Inilah yang menandai turunnya kesadaran kolektif mengenai isu Palestina di kalangan mayoritas generasi baru sejak tahun sembilan puluhan abad lalu. Hingga dua dekade milenium baru, dan sekarang!
Oleh karena itu hari ini, operasi militer Al-Aqsha, perang genosida, dan pembersihan etnis Israel menjadi kejutan bagi kesadaran kolektif generasi milenial (Z/GZ) yang terbangun dalam keadaan mengerikan. Mereka dihadapkan pada fenomena rasisme kelompok sayap kanan, para agamawan sayap kanan yang ekstrem dalam memandang kemanusiaan dalam isu Palestina, juga dalam melihat budaya perlawanan dan pejuang perlawanan. Dan ruh dari ketabahan kolektif di tengah kematian, kesakitan, luka, dan cedera.
Namun, kesadaran akan kebangkitan Arab dan Palestina di kalangan generasi muda Arab tampak jelas masih hidup. Di saat yang sama gambaran moralitas yang dijunjung Amerika dan Eropa tentang nilai-nilai kemanusiaan dan HAM telah runtuh. Oleh karena itu, fenomena perang dan operasi militer keji serta dukungan Amerika dan Barat pada Israel sejatinya akan menghancurkan imajinasi masyarakat dunia tentang identias “Barat” yang relatif. Termasuk juga menandai kehancuran dan bobroknya budaya politik normalisasi dan perdamaian yang dipromosikan oleh Amerika, Eropa, dan Israel, serta segala wacana politik di baliknya, bahkan setiap piihak-pihak yang mendukung budaya-budaya tersebut. Puncaknya, kehancuran negara-negara imperior dengan kebijakan mereka yang mendorong permusuhan dan arogan menentang perdamaian yang adil, penerapan hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional, dan resolusi legal internasional –no. 242 dan resolusi-resolusi terkait—, termasuk menentang pembentukan negara Palestina untuk merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya di wilayah yang diduduki setelah 5 Juni 1967 dan berupaya menghapus perjuangan Palestina yang adil.
