Trump dan Nafsu Kekuasaan: Ekonomi Dunia Jadi Korban
Sejak dilantik, kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump telah menimbulkan gelombang krisis yang tidak hanya mengguncang tatanan sosial Amerika Serikat, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi global. Dengan mengusung slogan populis "Make America Great Again" atau "Make America Healthy Again", Trump menggunakan sentimen nasionalisme dan anti-globalisasi sebagai alat politik yang memanipulasi keresahan rakyat. Nyatanya, di balik slogan bombastis tersebut tersembunyi kebijakan-kebijakan brutal yang memperparah ketimpangan, merusak kerja sama internasional, dan menciptakan disrupsi sosial berskala besar.
Sebagaimana menghebohkan publik pada April lalu, salah satu kebijakan paling destruktif Trump adalah penerapan tarif tinggi terhadap mitra dagang utama, yang dikenal sebagai "Cost Trump". Kebijakan ini memicu perang dagang, mempercepat inflasi, dan mencekik sektor konsumsi rakyat. Dampaknya terasa luas—terutama bagi masyarakat AS—: harga barang melonjak, daya beli rakyat menurun, dan tekanan hidup meningkat drastis. Ribuan warga Amerika turun ke jalan dalam aksi "Hands Off" sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang memperburuk ketimpangan, memangkas anggaran publik, dan mengancam hak-hak dasar masyarakat.
Laporan dari berbagai lembaga riset seperti Gallup, Pew Research, dan Ipsos menunjukkan kejatuhan signifikan approval rating Trump. Tingkat persetujuan terhadap Trump menurun dari 52% pada 27 Januari 2025 menjadi 44% pada 23 April 2025. Sebaliknya, tingkat ketidaksetujuan meningkat dari 43% menjadi 52% dalam periode yang sama. Data ini menandakan ketidakpercayaan publik terhadap pemimpinnya. Kebijakan-kebijakan ini tampak tidak lahir dari kepedulian terhadap rakyat, tetapi dari nafsu mempertahankan kekuasaan lewat propaganda populis.
Populisme dan Politik Identitas
Di balik kemenangannya pada periode kedua, Trump memainkan narasi populisme sebagai alat manipulasi massa. Dr. Wojczewski menyebut retorika Trump sebagai "Empty Signifier"—sebuah narasi kosong yang diisi ketakutan kolektif. Populisme ini menurutnya tumbuh dari tiga akar dislokasi besar: kegagalan globalisasi neoliberal, kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi tandingan, dan krisis identitas budaya pasca-terpilihnya Obama sebagai presiden kulit hitam pertama.
Trump memanfaatkan dislokasi tersebut untuk menebar kecemasan eksistensial, membangkitkan identitas korban, dan menciptakan musuh bersama yang absurd. Narasi semacam ini bukan hanya tidak menawarkan solusi, melainkan menciptakan atmosfer kebencian dan kebijakan-kebijakan yang merusak struktur sosial dan ekonomi.
Roland Rajah dalam laporan Trump 2.0 dari Lowy Institute berpendapat bahwa nasionalisme ekonomi gaya Trump adalah resep bencana. Trump berencana mengenakan tarif 10% terhadap seluruh impor global, dan 60% untuk produk dari China. Kebijakan semacam ini tidak hanya akan menaikkan harga barang secara drastis, tetapi juga memicu spiral inflasi global, memperkuat fragmentasi ekonomi, dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih tajam.
Trump juga mendorong kebijakan pemangkasan pajak dan pengeluaran pemerintah yang tak realistis, memperbesar defisit anggaran. Kombinasi ini akan menaikkan suku bunga dan memukul ekonomi rumah tangga, terutama kelas pekerja. Rajah bahkan memperingatkan potensi perang mata uang dan keruntuhan tatanan ekonomi global akibat kebijakan ekonomi yang penuh konfrontasi dan tidak terukur ini.
Ekonomi Berbasis Kemanusiaan; Sebuah Pelajaran
Sebagaimana kita tahu, Islam mengajarkan dan menekankan pada kita bahwa ekonomi harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Tujuan utama ekonomi adalah kemaslahatan umat (Maqashid Asy-Syari’ah) berupa lima prinsip dasar manusia (Adh-Dharuriyyat Al-Khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nabi melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian tinggi), dan maysir (judi atau spekulasi ekstrem) yang merusak struktur sosial dan tatanan ekonomi. Negara dalam hal ini sebagai ḥāris al-ummah (penjaga umat) berkewajiban untuk menjamin rakyatnya dari krisis ekonomi.
Amerika di bawah Trump adalah cermin retak yang memperlihatkan wajah asli nasionalisme sempit dan populisme destruktif. Kita harus belajar dari kekacauan ini: ketika kekuasaan dijalankan demi retorika kosong dan kepentingan elite, rakyatlah yang dikorbankan. Sebagaimana pendapat Hiskia Yossie dari Indoprogress, satu-satunya kekuatan yang bisa menghancurkan imperialisme Amerika adalah rakyat pekerja mereka sendiri. Perlawanan harus dimulai dari bawah, dari kesadaran rakyat yang menolak dijadikan tumbal kepentingan penguasa.
Era Trump menunjukkan dengan gamblang bagaimana populisme dan nasionalisme ekonomi bisa berubah menjadi mesin penghancur sistem sosial dan ekonomi. Dunia tidak butuh pemimpin yang memainkan emosi publik untuk menutupi kegagalan kebijakannya. Dunia butuh pemimpin yang berpikir panjang, berpihak pada rakyat, dan membangun ekonomi berbasis kemanusiaan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip ucapan Roland Rajah, “A return to Trumpian economic nationalism is not what the world needs. Unfortunately, the world does not get a vote.” Wallahu A’lam. Tabik!